MAMUJU — Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam membenahi kinerja birokrasi kembali ditegaskan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Herdin Ismail, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindak lanjut langsung arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga pada momentum Hari Kesadaran Nasional.
Sidak ini menjadi sinyal keras bahwa Pemprov Sulbar tidak main-main dalam menegakkan disiplin aparatur sipil negara (ASN). Herdin Ismail menegaskan, kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan panca daya pembangunan Sulbar, khususnya pada aspek penciptaan sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan berkarakter.
“Kepala OPD harus menjadi teladan. Disiplin dimulai dari pimpinan, lalu diikuti kepala bidang hingga seluruh staf,” tegas Herdin Ismail saat memimpin sidak.
Menurutnya, ASN yang berkualitas tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari kedisiplinan yang terukur, konsisten, dan dapat dievaluasi secara objektif. Karena itu, sidak akan terus digelar secara berkelanjutan dengan metode sampling di OPD yang telah ditentukan.
Kali ini, sidak menyasar Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo) Sulbar. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar. Sidak tersebut melibatkan unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Inspektorat, sebagai bagian dari pembentukan tim penegakan disiplin ASN di lingkungan Pemprov Sulbar.
Herdin menegaskan, langkah ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya pembinaan dan peringatan dini agar budaya disiplin benar-benar melekat dalam tubuh birokrasi.
“OPD yang kami pantau hari ini masih perlu peningkatan kesadaran disiplin. Ini bagian dari pembinaan, bukan penghukuman,” ujarnya.
Namun demikian, Pemprov Sulbar juga memastikan adanya konsekuensi nyata bagi ASN yang abai terhadap aturan. Herdin menekankan, tingkat kehadiran dan kepatuhan ASN akan berdampak langsung pada penilaian kinerja, termasuk pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Ketidakdisiplinan pasti ada dampaknya. TPP menjadi salah satu instrumen pengendali agar ASN lebih bertanggung jawab,” tandasnya.
BKD Sulbar berharap, melalui sidak rutin dan penegakan aturan yang konsisten, disiplin ASN di seluruh OPD semakin meningkat. Dampaknya diharapkan tidak hanya memperbaiki kinerja birokrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
