Mamuju – Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terus digenjot Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar resmi memimpin pengukuran kualitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2024 untuk enam kabupaten di wilayah Sulbar melalui Rapat Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 2024, yang digelar di Ruang RPJMD Bapperida Sulbar, Jumat, 5 Desember 2025.
Rapat tersebut dipimpin oleh Plt. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, mewakili Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir. Agenda ini merupakan tindak nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam Misi Kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Angga menjelaskan bahwa pengukuran IPKD mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, yang menilai enam dimensi pengelolaan keuangan daerah, yakni:
Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
Pengalokasian anggaran belanja APBD
Transparansi pengelolaan keuangan daerah
Penyerapan anggaran belanja daerah
Kondisi keuangan daerah
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
“IPKD adalah instrumen strategis untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara transparan, efisien, dan akuntabel,” tegas Angga.
Pada penilaian tahun ini, fokus utama diarahkan pada Dimensi 1, 3, 4, dan 6, sementara Dimensi 2 dan 5 akan diolah lebih lanjut setelah proses validasi dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.
Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menyampaikan harapannya agar melalui penilaian IPKD 2024 ini, seluruh pemerintah kabupaten di Sulbar dapat memperkuat kualitas tata kelola pengelolaan keuangannya. Peningkatan ini diyakini akan mendorong pembangunan berkelanjutan, memperkuat kepercayaan publik, sekaligus meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Dengan evaluasi yang lebih komprehensif dan terukur, Sulbar menegaskan komitmennya menuju pemerintahan yang semakin profesional, bersih, dan bertanggung jawab.
