MAMUJU | RAKYATTA.CO — Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) Provinsi Sulbar menggelar rapat peningkatan layanan kehumasan dan informasi Publik dengan menghadirkan sejumlah awak media di Sulawesi Barat, Kamis (11/10/2021).
Pertemuan yang digelar di Ballroom D’Maleo Hotel And Convention dihadiri Ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo, serta sejumlah anggota Bawaslu Sulbar diantaranya Usaman, Koordinator SDM Organisasi dan Datin, Supriyadi Narno, dan Dr.Fitrinela Patonangi selaku Devisi Humas Koordinator Informasi, serta Para Awak Media.
Dalam kesempatan Supriyadi Narno, menyampaikan, Tujuan mengundang teman teman media adalah Acara temu kangen, lama tidak jumpa, Rapat koordinasi yang dilakukan merupakan bagian untuk meningkatkan sinergi dari penyelenggara pemilu dengan awak media, sehingga kekurangan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif 2019 kemarin bisa dievaluasi.
“Koordinasi dan sinergi dengan awak media sangat penting, karena awak media bagian dari keikutsertaan dalam pelaksanaan pemilu. Salah satunya dengan iklan. Kedepan saya berharap, segala masukan yang didapatkan bisa menjadikan rumusan kedepan untuk pelaksanaan pemilihan umum,” Ujarnya.
“Selain koordinasi di tingkat Prov Maupun Tingkat Kabupaten untuk nol tahapan kwalitas pengawasan tentu di dukung oleh SDM manusia dimana kita di landa Covid -19 yang tidak terlihat bahkan melanda dunia dan perlu di terapkan prokes.kami juga mengatakan bahwa dalam perekrutan calon anggota PPS maupun anggota bawaslu harus melakukan rapit test,” tambahnya.
Masih di tempat yang sama, Usman selaku Koordinator Divisi SDM organisasi dan Datin, menyampaikan, Penyelenggara pemilu sekarang terutama Bawaslu yang masih mempunyai banyak PR tentang pendewasaan demokrasi di Indonesia, kalau yang kita bayangkan dari nama lembaganya saja badan pengawas pemilu maka yang diawasi adalah pemilu.
“Kita menunggu pemilu untuk melakukan pengawasan tetapi dalam masa tunggu tersebut Bawaslu mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan melalui prosedur yang dilakukan oleh Bawaslu secara internal,” ujarnya.
Masih kata, Usaman, Kita belajar dari pengalaman pemilu 2019 secara internal Bawaslu menyiapkan sumber daya manusianya SDM untuk berhadapan dengan pemilu 2024 dengan aturan-aturan yang ada dan prosedur-prosedur yang harus ditentukan berhadapan dengan urusan politik di DPR sebagai pelaksana undang-undang Bawaslu siap kapan saja mau dimulai bulan Januari 2022 kita siap karena kita sudah mempersiapkan sumber daya kita untuk menghadapi prosedur pemilu dengan metode yang kita sudah siapkan.
“Kalau ada sengketa kita akan selesaikan dengan metode yang kita sudah siapkan prosedur nya kita siapkan sumber daya manusianya sepanjang 2021/2022 tidak hanya menyiapkan tenaga internalnya tetapi juga menyiapkan masyarakat dengan berbagai macam pendekatan,”Ujarnya.
Sementara itu, Divisi Humas Koordinator Informasi Dr.Fitrinela Patonangi S.H.,M.H, mengatakan, kegiatan yang kita lakukan di dalam kelembagaan Bawaslu khususnya pada kegiatan hari ini tentu akan melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran tentu harus memberikan pertanggungjawaban kepada publik.
Dikatakan, Pertanggungjawaban bahwa Bawaslu yang didirikan oleh negara ini negara diadakan dan dibentuk dan adanya badan pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu dan pemilihan terkait dengan capaian Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.
“Bahwa yang akan menjadi teropong kita adalah berikutnya adalah terkait bahwa tipologi pelanggaran yang terjadi di tahapan pemilu dan pemilihan itu bisa saja terjadi di tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024 nanti,” Ujarnya.
Masih kata dia, persiapan Bawaslu seperti apa untuk mengantisipasi tahapan-tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024 misalkan tipologi pelanggaran yang terjadi di tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2019 dan tahun 2020.
“Kelembagaan pengawas pemilu baik itu di provinsi dan kabupaten kota untuk mempersiapkan melakukan berbagai strategi upaya pendekatan untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam bentuk kelembagaan,” Ujarnya.
Menutup acara, Ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo dalam sambutannya, mengatakan, Strategi pengawasan, penyusunan dan peningkatan mutu regulasi. Selain itu Peningkatan kapasitas dan integritas.
“Pengembamgan metode pengawasan yang sisitematis dan integratif berbasis tehnologi informasi. Peningkatan dukungan layanan administrasi organisasi dan saran prasarana. Penguatan kerja sama antar lembaga. Serta Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipasi,” Tutup Sulfan Sulo.(Hlm/RF)
