MAMUJU — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Munandar Wijaya, turut hadir dalam Rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan melalui video conference secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan di Rupatama Kantor Binda Sulawesi Barat pada Senin, 4 Februari 2025. Dalam rapat yang berlangsung secara virtual tersebut, hadir Deputi II Badan Intelijen Negara (BIN) Pusat dan Deputi Badan Gizi Nasional (BGN), yang memberikan arahan terkait kesuksesan program yang sangat penting untuk anak-anak sekolah ini.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi II BIN Pusat dan Deputi BGN Badan Gizi Nasional menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi untuk anak sekolah berjalan dengan baik. “Dengan mendengarkan arahan dari Pak Deputi II BIN Pusat dan Deputi BGN, tentu kami di daerah, khususnya di Sulawesi Barat, akan mengikuti kebijakan Bapak Presiden terkait keberhasilan Program Makan Bergizi untuk Anak Sekolah,” ujar Munandar Wijaya.
Namun, Munandar juga menyampaikan bahwa untuk mendukung kesuksesan program ini, daerah harus menyesuaikan kebijakan anggaran dengan memprioritaskan ketahanan pangan. “Konsekuensinya, kebijakan anggaran untuk infrastruktur dan kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan ketahanan pangan harus dipangkas. Kami sudah menerima edaran untuk pemangkasan anggaran di semua daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Munandar menambahkan bahwa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program ini akan segera dibahas lebih lanjut oleh Badan Gizi Nasional bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran implementasi program di seluruh wilayah Indonesia.
Rapat koordinasi ini juga menyepakati bahwa pertemuan serupa akan dilakukan setiap minggu untuk melakukan pemantapan dan evaluasi terkait setiap permasalahan yang dihadapi di daerah, guna memastikan kesuksesan program tersebut.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Binda Sulawesi Barat dan sejumlah pejabat terkait, termasuk perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Dinas Kesbangpol Sulawesi Barat, serta seluruh Binda dan Pemerintah Provinsi se-Indonesia.
