Jokowi: Lakukan Perubahan Fundamental Sistem Pengadaan Barang Jasa

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2020 - 10:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju — Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengikuti rapat koordinasi nasional  (rakornas) pengadaan barang/jasa pemerintah Tahun 2020 melalui virtual di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar Rabu, 18 November 2020. Rakornas dibuka langsung Presiden Jokowi

Presiden Jokowi dalam rakornas tersebut menyampaikan, belanja pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi. Namun berdasarkan laporan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto hingga hari ini masih ada pengadaan untuk proses konstruksi.

“Ini konstruksi loh ya. Masih dalam proses itu 40 triliun, lha terus ngerjainnya kapan, pengerjaannya kapan, tinggal sebulan. Ingat tanggal 22 kita tutup, masuk ke libur panjang akhir tahun,” tandas Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat.

Dia menekankan sudah saatnya melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

Arahnya, kata Presiden Jokowi, harus memiliki bukan hanya sistem pengadaan barang dan jasa yang cepat, transparan dan akuntabel, tapi juga meningkatkan value for money dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat atau masyarakat.

Karena itu, LKPP harus melakukan banyak terobosan dan berani melakukan banyak terobosan.

“Terutama dengan memanfaatkan teknologi super modern, bangun sistem pengadaan yang real time melakukan transformasi ke arah 100 persen e-procurement, manfaatkan teknologi untuk peningkatan kapasitas pengolahan data pengadaan, agar lebih cepat,” jelas Presiden Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan, dengan bantuan teknologi terkini, sehingga bisa memonitor secara langsung nilai realisasi transaksi yang dilaksanakan setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

“Apa lagi ,dalam kondisi pandemi seperti ini, sangat penting sekali pengadaan dipercepat. Mempercepat alarm peringatan perlu diberikan, karena banyak kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang masih bekerja dengan cara-cara lama.Bahkan dalam situasi krisis seperti ini dalam kondisi yang darurat seperti masih bekerja dengan channel yang ordinary, biasa-biasa saja, normal-normal saja, belum ganti channel yang extraordinary, mengubah SOP-nya dari normal ke shortcut yang penuh dengan terobosan, akibatnya realisasi belanja yg sudah dianggarkan terlambat,” tegasnya.(tawin)

 

 

Berita Terkait

Sulbar Masuk 10 Besar Nasional, Capaian Epdeskel Lampaui Rata-rata Indonesia
Sulbar Lampaui Rata-Rata Nasional, 62,19 Persen Desa dan Kelurahan Masuk Kategori Cepat Berkembang
Pemprov Sulbar Kejar Pinjaman Rp200 Miliar dari PT SMI untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur
Komisi II DPRD Sulbar Soroti PAD 2026 Baru 28 Persen
Pemprov Sulbar Perkuat Perlindungan Anak, Forum Anak 2026-2028 Dikukuhkan
Piala Dunia 2026 dan Blank Spot Sulbar, TVRI-Pemprov Cari Solusi agar Warga Tak Ketinggalan Siaran
Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar
Pemprov Sulbar Bentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman, Cegah Bullying hingga Putus Sekolah
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 23:28 WIB

Sulbar Masuk 10 Besar Nasional, Capaian Epdeskel Lampaui Rata-rata Indonesia

Sabtu, 6 Juni 2026 - 10:54 WIB

Sulbar Lampaui Rata-Rata Nasional, 62,19 Persen Desa dan Kelurahan Masuk Kategori Cepat Berkembang

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:22 WIB

Pemprov Sulbar Kejar Pinjaman Rp200 Miliar dari PT SMI untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:21 WIB

Komisi II DPRD Sulbar Soroti PAD 2026 Baru 28 Persen

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:16 WIB

Pemprov Sulbar Perkuat Perlindungan Anak, Forum Anak 2026-2028 Dikukuhkan

Berita Terbaru

Hallo Polisi

Divisi Hukum Polri Asistensi Sisdivkum dan JDIH di Polresta Mamuju

Senin, 8 Jun 2026 - 15:45 WIB