BPK RI Periksa Ketahanan Pangan Sulbar, Pemprov Tegaskan Komitmen Transparansi

- Jurnalis

Rabu, 27 Agustus 2025 - 19:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Kepala Inspektorat Daerah Sulbar, M. Natsir, beserta jajarannya dalam Entry Meeting Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulbar, Selasa (26/8/2025).

Pertemuan yang digelar di ruang rapat Sekretaris Daerah tersebut dipimpin oleh Plh. Sekretaris Daerah, Herdin Ismail, serta dihadiri sejumlah Kepala OPD terkait. Kegiatan ini merupakan bagian dari Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas aspek Ketahanan Pangan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam sambutannya, Herdin Ismail menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Pemeriksa BPK RI sekaligus menegaskan kesiapan Pemprov Sulbar dalam mendukung seluruh proses pemeriksaan.
“Pemeriksaan ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan. Kami berharap hasilnya dapat memberikan masukan konstruktif bagi penguatan kebijakan dan program yang sudah berjalan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Inspektur Daerah Sulbar, M. Natsir, menegaskan bahwa Inspektorat siap mendampingi dan memastikan kebutuhan data maupun informasi dapat tersedia dengan baik.
“Inspektorat berkomitmen penuh untuk mendukung proses ini. Kami berharap hasil pemeriksaan nantinya menjadi bahan evaluasi sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya di sektor ketahanan pangan,” jelasnya.

Dari pihak BPK RI, Ketua Tim Pemeriksa menuturkan bahwa pemeriksaan pendahuluan ini bertujuan untuk menilai efektivitas program ketahanan pangan serta memastikan pemanfaatan anggaran sesuai aturan.
“Fokus kami adalah menilai perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program ketahanan pangan di Sulawesi Barat. Sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting agar hasil pemeriksaan bisa objektif dan bermanfaat,” terangnya.

Adapun pemeriksaan kinerja pendahuluan ini dijadwalkan berlangsung selama 30 hari ke depan. Seluruh perangkat daerah diharapkan memberikan dukungan optimal agar proses berjalan lancar.

Pemeriksaan ini dipandang sebagai langkah awal dalam perbaikan berkelanjutan sehingga Sulawesi Barat dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penulis : Fathir

Berita Terkait

Polsek Kalumpang dan BKO Polresta Mamuju Sigap Tangani Perkelahian Antar Desa, Hasil Mediasi Sepakat Damai
Ridwan Djafar: Momentum Piala Dunia 2026 Jadi Stimulus Ekonomi Lokal
Sulbar Masuk 10 Besar Nasional, Capaian Epdeskel Lampaui Rata-rata Indonesia
Sulbar Lampaui Rata-Rata Nasional, 62,19 Persen Desa dan Kelurahan Masuk Kategori Cepat Berkembang
Pemprov Sulbar Kejar Pinjaman Rp200 Miliar dari PT SMI untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur
Komisi II DPRD Sulbar Soroti PAD 2026 Baru 28 Persen
Pemprov Sulbar Perkuat Perlindungan Anak, Forum Anak 2026-2028 Dikukuhkan
Piala Dunia 2026 dan Blank Spot Sulbar, TVRI-Pemprov Cari Solusi agar Warga Tak Ketinggalan Siaran
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 23:33 WIB

Ridwan Djafar: Momentum Piala Dunia 2026 Jadi Stimulus Ekonomi Lokal

Minggu, 7 Juni 2026 - 23:28 WIB

Sulbar Masuk 10 Besar Nasional, Capaian Epdeskel Lampaui Rata-rata Indonesia

Sabtu, 6 Juni 2026 - 10:54 WIB

Sulbar Lampaui Rata-Rata Nasional, 62,19 Persen Desa dan Kelurahan Masuk Kategori Cepat Berkembang

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:22 WIB

Pemprov Sulbar Kejar Pinjaman Rp200 Miliar dari PT SMI untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:21 WIB

Komisi II DPRD Sulbar Soroti PAD 2026 Baru 28 Persen

Berita Terbaru

Hallo Polisi

Divisi Hukum Polri Asistensi Sisdivkum dan JDIH di Polresta Mamuju

Senin, 8 Jun 2026 - 15:45 WIB