Mamuju — Sosialisasi kebijakan nasional integrasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) untuk percepatan transformasi digital di Sulawesi Barat, berlangsung di Auditorium lantai IV Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 11 November 2020.
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dalam sosialisasi tersebut mengatakan , perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah berada pada era revolusi industri 4.0 dimana hampir seluruh lini kehidupan telah menggunakan teknologi dan otomatisasi.
“Ketika pandemi covid-19 melanda, tanpa bisa kita menawar keniscayaannya dan mendorong kita dengan kuat untuk melakukan adaptasi teknologi sebagai media interaksi yang sudah menjadi kebutuhan dasar utama hampir di seluruh lini kehidupan dimana teknologi informasi dan komunikasi sudah berada pada era revolusi industri 4.0,”kata Idris
Ia juga mengatakan, transformasi yang inovatif tersebut tentu harus bermula dari tubuh birokrasi pemerintahan sebagai pelayan publik.
“Kita harus siap dan segera melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sesuai amanat peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi,”ucapnya
Oleh karena itu, lanjut Idris akan melakukan penyesuaian kebijakan mendukung regulasi integrasi nasional SPBE untuk percepatan transformasi digital dalam semua aspek kehidupan di Sulawesi Barat, dengan memperkuat peran tim koordinasi SPBE yang telah dibentuk dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengawal prosesnya.
“Agar langkah ini bisa berhasil, perlu kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder, Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, instansi vertikal dan seluruh pemerintah dan DPRD Kabupaten, yang dimulai dengan kesamaan pemahaman khususnya berkaitan kebijakan nasional yang mendorong integrasi SPBE, olehnya itu kegiatan ini diharapkan menjadi sarana menyamakan persepsi untuk mengurangi ego sektoral, agar digitalisasi dapat dikerjakan lebih cepat dan bermanfaat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang cerdas, sehat, produktif, dan mengakselerasi daerah kita Sulawesi Barat menjadi semakin maju dan malaqbi,”tandasnya.
Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Safaruddin, mengatakan pemerintahan yang baik harus berdasarkan pelaksanaan SPBE secara baik, dan total tidak berjalan hanya sepotong-sepotong.
“Dimasa pandemi ini, mengajarkan kita tentang perubahan mindset untuk percepatan integrasi sistem sehingga roda pemerintahan bisa berjalan efektif, pelaksanaannya juga tidak boleh sepotong-sepotong, oleh karena itu seluruh OPD diharuskan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang terkait dengan masing-masing OPD,”kata Safaruddin
Terkait Industri 4.0, Safaruddin menyampaikan bahwa dalam penerapan SPBE di Sulbar memiliki tantangan yang besar dimana Sulbar harus mempunyai SDM yang berkualitas dan infrastruktur yang baik. Hal itu tentu di persiapkan dengan tahapan-tahapan yang matang serta kolaborasi antara provinsi dan kabupaten termasuk pusat.
“Mari kita persiapkan bersama baik sumberdaya maupun infrastruktur, kita tidak boleh lagi tertinggal dalam percepatan tranformasi digital di Sulawesi Barat, ini bukan sebuah pilihan ini merupakan sebuah keharusan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat,”tandasnya
Hadir via daring dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sulbar , Suraidah Suhardi , sejunlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan pemateri dari Kementrian Kominfo yang diwakili Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kemenkominfo RI, Bambang Dwi Anggono, Analis Kebijakan Muda Deputi Perumusan Kebijakan Dan Koordinasi Penerapan SPBE KemenpanRB RI, Hamzah Fansuri. Kegiatan yajg disiarkan secara live melalui YouTube Pemprov Sulbar diikuti sekira 200-an peserta. (deni)
